Demokrasipos.com – Pemerintah akan menggelontorkan pinjaman murah untuk Bulog dan Id Food sebesar 28,7 triliun. Fasilitas ini bertujuan meningkatkan penyerapan hasil pertanian dan peternakan.
Pemerintah mengambil kebijakan tersebut dalam rangka memperkuat cadangan pangan Pemerintah.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, cadangan pangan yang dimaksud itu terdiri dari beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabe dan ikan kembung.
“Dan (pinjaman) itu yang diberikan subsidi bunga,” jelas Arief dalam keterangan resmi, Minggu (7/1/2024).
Melalui anggaran tersebut, BUMN Pangan dapat berperan sebagai pembeli siaga dan offtaker terhadap produksi nasional.
Dalam hal ini, Perum Bulog dan ID Food akan diberikan subsidi bunga dan penjaminan pinjaman dalam penguatan CPP tahun ini.
Arief meyakini, kebijakan skema pembiayaan kepada BUMN tersebut mampu mendorong produktivitas petani, nelayan, dan peternak, lantaran hasil produksinya diserap oleh perseroan. Hal ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha di akar rumput itu.
“Kami ingin agar seluruh petani bisa tenang dan fokus untuk meningkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya akan kami serap dengan harga yang baik,” janjinya.
Arief memastikan, pengadaan CPP tahun ini jadi fokus utama. Sehingga hasil panen petani dapat terserap dengan baik. Karena itu, Bapanas menugaskan Bulog agar mengutamakan pengadaan dari dalam negeri untuk CPP.
Apabila pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, imbuh Arief, maka pengadaan CPP dari luar negeri dapat dilakukan. Namun harus tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.
“Sedangkan untuk penugasan penyelenggaraan CPP kepada ID Food dilakukan Kepala Bapanas melalui Menteri BUMN,” jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan dana pinjaman sebesar Rp 28,7 triliun untuk BUMN Pangan, Perum Bulog dan ID Food pada 2024.
Sementara jika dengan penjaminan, maka besaran subsidi bunga, yakni 2 persen hingga 3 persen. Besaran tingkat bunga yang dibebankan kepada penyelenggara CPP adalah tingkat bunga pinjaman, setelah diberikan penjaminan Pemerintah dikurangi tingkat subsidi.
Menyoal ini, Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan menilai, penguatan sektor pangan di Tanah Air perlu diprioritaskan untuk menjaga perekonomian agar tetap tumbuh positif.
Salah satu caranya adalah dengan pinjaman murah kepada para petani, nelayan maupun peternak.
Fajar menilai, kebijakan tersebut sangat penting untuk menunjang pertanian berkelanjutan.
“Bantuan modal memang penting, karena salah satu permasalahan yang dihadapi para petani adalah akses permodalan,” kata Fajar kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ia menyebut, kondisi sektor pertanian yang tumbuh melambat pada kuartal III-2023 perlu menjadi perhatian dengan memprioritaskan upaya penguatan pangan.
Sektor pertanian di Indonesia tumbuh melambat sebesar 1,46 persen. Dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,57 persen pada kuartal III-2023.
Dia meyakini, pelambatan tersebut disebabkan el nino yang berdampak pada menurunnya produksi pangan.
“Sementara secara global, rantai pasokan pangan, yang sebelumnya terganggu akibat perang Rusia-Ukraina, berpotensi lebih terganggu lagi jika perang antara Israel dan Hamas semakin meluas,” tuturnya.
Fajar menegaskan, penguatan pangan nasional perlu menjadi perhatian Pemerintah dengan memastikan produksi komoditas utama pangan di lokasi-lokasi lumbung pangan berjalan lancar.
Ia juga menyebutkan, salah satu komoditas utama yang perlu dipastikan stoknya memadai yaitu beras, yang berkontribusi besar terhadap inflasi.
“Jika harga beras tidak terkendali, maka akan berdampak pada meningkatnya inflasi, serta menurunnya daya beli masyarakat,” warning-nya.
