Samarinda — Ketua Adat Desa Budaya Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur, Esrom Palan, menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat adat dalam menjaga stabilitas keamanan dan persatuan bangsa.
Menurut Esrom Palan, penempatan Polri di bawah Presiden RI merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi tersebut dinilai mampu menjaga independensi, kewibawaan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Sebagai masyarakat adat, kami memandang Polri sebagai mitra penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial. Polri di bawah Presiden Prabowo adalah pilihan tepat agar institusi ini tetap kuat dan tidak terpecah oleh kepentingan sektoral,” ujar Esrom Palan di Samarinda.
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Desa Budaya Pampang merasakan langsung peran Polri dalam menjaga keamanan wilayah, melindungi nilai-nilai budaya, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung.
Lebih lanjut, Esrom Palan menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas adat. Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah keberagaman budaya dan dinamika sosial.
“Keamanan dan kedamaian adalah pondasi utama bagi pelestarian budaya. Kami berharap Polri terus hadir secara humanis dan adil di tengah masyarakat adat,” tambahnya.
Ketua Adat Desa Budaya Pampang itu juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung tugas-tugas Polri serta menjaga hubungan yang harmonis antara aparat keamanan dan warga, demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Kalimantan Timur.
Ia berharap Polri di bawah kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto dapat terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik, sehingga benar-benar menjadi institusi yang dicintai dan dipercaya rakyat.
