Bontang — Ketua Gerakan Putra Asli Kalimantan (GEPAK) Kota Bontang, Teguh Adhi Putra, menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sekaligus menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
Menurut Teguh Adhi Putra, posisi Polri di bawah Presiden RI merupakan amanat konstitusi yang dirancang untuk menjaga independensi dan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Polri adalah alat negara yang memiliki fungsi strategis. Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan institusi agar tetap netral dan tidak terjebak dalam kepentingan sektoral kementerian,” ujar Teguh dalam keterangannya di Bontang.
Ia menilai, wacana membawa Polri ke bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang jalur birokrasi dan melemahkan respons cepat kepolisian dalam menghadapi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, perubahan tersebut dinilai dapat membuka ruang tumpang tindih kewenangan dalam sistem pemerintahan.
Sebagai organisasi yang berkomitmen menjaga stabilitas daerah dan keutuhan NKRI, GEPAK Kota Bontang, lanjut Teguh, mendukung penguatan Polri melalui reformasi internal, peningkatan profesionalisme personel, serta penegakan hukum yang adil dan transparan, tanpa harus mengubah posisi kelembagaan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
“Yang dibutuhkan Polri saat ini adalah penguatan integritas dan kepercayaan publik, bukan perubahan struktur kelembagaan. Polri harus tetap fokus melayani masyarakat dan menjaga keamanan bangsa,” tegasnya.
Teguh Adhi Putra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh narasi yang dapat melemahkan institusi kepolisian, serta bersama-sama mendukung Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
