Samarinda – Ketua Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Andre Afrizal, menilai bahwa belakangan ini muncul upaya pembusukan opini terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui penggiringan wacana agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi melemahkan institusi Polri dan menimbulkan kebingungan publik terhadap sistem ketatanegaraan yang sudah berjalan.
Andre menegaskan bahwa secara konstitusional Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, dan pengaturan tersebut merupakan hasil reformasi yang bertujuan menjaga profesionalisme, independensi, serta efektivitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
“Wacana Polri di bawah kementerian justru membuka ruang polemik dan berpotensi mengganggu stabilitas kelembagaan. Kami melihat ada upaya pembusukan opini yang seolah-olah ingin melemahkan kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Andre Afrizal.
Ia juga mengajak generasi milenial dan masyarakat luas untuk lebih kritis dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang, khususnya yang menyangkut institusi strategis negara. Menurutnya, kritik terhadap Polri harus disampaikan secara konstruktif, objektif, dan bertujuan untuk perbaikan, bukan untuk merusak marwah lembaga.
Andre menekankan bahwa Gerakan Milenial Indonesia Kaltim mendukung Polri yang profesional, independen, dan berintegritas, serta menolak segala bentuk narasi yang dapat memecah soliditas institusi negara. “Polri yang kuat dan dipercaya publik adalah salah satu pilar utama menjaga keamanan, demokrasi, dan keutuhan NKRI,” pungkasnya.
