Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandar, menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak bisa dijadikan pihak yang disalahkan dalam kericuhan demonstrasi yang terjadi semalam. Ia menyebut justru para anggota legislatif yang harus memikul tanggung jawab terbesar atas peristiwa tersebut.
“Tidak seorang pun ingin ada korban. Almarhum adalah putra bangsa kita, dan polisi pun tidak berniat lalai dalam menjalankan tugas. Semua sudah digariskan. Jadi jangan saling melempar kesalahan. Yang harus dipertanyakan adalah peran wakil rakyat di Senayan,” ujar Iskandar di Jakarta, Jumat (29/8).
Ia menilai insiden tersebut memperlihatkan kondisi rakyat berhadapan dengan rakyat sendiri.
“Polisi juga bagian dari masyarakat. Saat warga turun ke jalan karena beban hidup, pengangguran, dan sulitnya pendidikan, aparat justru harus menjaga aksi selama lebih dari 12 jam. Mereka manusia biasa, punya keterbatasan fisik, namun tetap menanggung tanggung jawab besar,” jelasnya.
Iskandar turut menyinggung perilaku para wakil rakyat yang menurutnya tidak peduli terhadap situasi rakyat.
“Mereka hanya mampu memberi pernyataan, bahkan ada yang masih sempat bersenang-senang. Tetapi ketika situasi memanas, polisi yang dituding bersalah. Padahal para pejabat itu bekerja dengan tenang dari rumah,” kritiknya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat maupun aparat kepolisian tidak pantas diposisikan sebagai pihak yang salah dalam peristiwa tersebut.
“Yang paling layak dimintai pertanggungjawaban adalah para wakil rakyat di parlemen. Baik rakyat maupun polisi tidak bersalah. Semua kembali pada penguasa,” pungkas Iskandar.
