Samarinda – Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Setiono, SE, menyatakan dukungan tegas terhadap penguatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan tetap menempatkan institusi tersebut di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media, Bambang Setiono menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi sekaligus kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas nasional, supremasi hukum, dan kepastian keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum buruh.
“Polri adalah alat negara, bukan alat kepentingan sektoral. Karena itu, sudah tepat dan konstitusional jika Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang mandat rakyat,” ujar Bambang Setiono, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian atau lembaga tertentu justru berpotensi mengaburkan garis komando dan melemahkan independensi institusi kepolisian. Hal tersebut dinilai dapat membuka ruang intervensi politik praktis yang berisiko mengganggu profesionalisme aparat penegak hukum.
“Jika Polri ditarik ke ranah kementerian, maka ada potensi kepentingan politik jangka pendek masuk ke dalam institusi yang seharusnya netral. Ini harus dihindari demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Bambang Setiono juga menekankan bahwa bagi kaum buruh, keberadaan Polri yang profesional, netral, dan kuat sangat penting dalam menjamin rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional pekerja.
“Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama bagi iklim kerja yang sehat, investasi yang berkelanjutan, dan perlindungan buruh. Itu hanya bisa terwujud jika Polri memiliki kewenangan yang kuat dan garis komando yang jelas di bawah Presiden,” jelasnya.
Lebih lanjut, KSBSI Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung reformasi Polri yang berkelanjutan, dengan menekankan peningkatan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.
“Reformasi Polri harus diarahkan untuk memperkuat institusi, bukan melemahkannya. KSBSI Kaltim berdiri tegak mendukung Polri yang modern, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia,” pungkas Bambang Setiono.
