NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tidak akan menjadi tuan rumah utama peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada tahun 2025.
Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/7/2025). Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara utama di Jakarta.
Alasan utama di balik keputusan ini adalah fokus pemerintah yang masih tercurah pada penyelesaian pembangunan infrastruktur IKN Tahap II, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menjelaskan bahwa keputusan Pemerintah Pusat ini selaras dengan tahapan pembangunan yang sedang berjalan di IKN.
“Memang seiring apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa pada saat ini Ibu Kota Nusantara sedang menyelesaikan tahap kedua pembangunan,” ujar Troy.
Proyek yang masuk dalam Tahap II pembangunan meliputi akses jalan, persiapan konstruksi gedung legislatif, gedung yudikatif, beserta dengan ekosistem pendukungnya. Dengan fokus yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan Tahap II, Otorita IKN perlu memastikan semua proses berjalan lancar dan terselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Hal ini memang seiring juga dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran,” tambah Troy.
Oleh karena itu, peringatan HUT RI tahun ini akan diselenggarakan di Jakarta agar dapat terkoordinasi dengan mudah, efektif, dan efisien.
Keputusan ini menandai perbedaan signifikan dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun lalu, di mana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara langsung dari IKN.
Restu Setneg
Meskipun IKN tidak menjadi lokasi utama, Otorita IKN tetap membuka kemungkinan untuk penyelenggaraan upacara HUT RI dalam skup lokal.
Troy Pantouw menjelaskan bahwa Otorita IKN akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara (Setneg) terkait hal ini.
Pertimbangan untuk menggelar upacara lokal ini didasarkan pada keberadaan personel di IKN saat ini. Sudah ada sekitar 1.200 pegawai ASN dari Otorita IKN maupun Kementerian Kesehatan yang telah berkantor dan bekerja di IKN.
Selain itu, terdapat sekitar 3.000 pekerja konstruksi yang aktif di berbagai proyek pembangunan. Kehadiran ribuan individu ini menjadi dasar kuat untuk mempertimbangkan perayaan lokal sebagai bentuk peringatan kemerdekaan.
Keputusan final mengenai penyelenggaraan upacara HUT RI skup lokal di IKN akan bergantung pada hasil konsultasi Otorita IKN dengan Setneg mengingat pentingnya koordinasi dan efisiensi dalam setiap perayaan kenegaraan.
