SAMARINDA – Upaya pemberantasan korupsi dinilai membutuhkan dukungan yang kuat dari seluruh elemen bangsa agar dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
Pandangan tersebut disampaikan Demisioner PMKRI Samarinda, Nikolaus Yeblo, yang mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung Polri menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Menurut Nikolaus, praktik korupsi telah memberikan dampak luas terhadap pembangunan nasional sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius melalui penegakan hukum yang konsisten.
Ia menilai komitmen pemerintah menjadi modal penting bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
“Korupsi adalah musuh kita bersama. Karena itu, saya mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung Polri untuk memberantas korupsi di Indonesia. Langkah ini merupakan harapan besar bagi masyarakat agar penegakan hukum berjalan secara tegas dan berkeadilan,” ujar Nikolaus.
Nikolaus mengatakan masyarakat tentu berharap setiap perkara korupsi diproses berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan berbeda terhadap siapa pun.
Ia pun mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum.
“Kami berharap pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan dan meningkatnya kepercayaan publik,” tambahnya.
Nikolaus juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk membangun budaya yang menjunjung tinggi integritas.
“Perlawanan terhadap korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan kebersamaan, saya yakin Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
