KUKAR – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Remaong Kutai Berjaya (DPP RKB), Hebby Nurlan Arafat, menyatakan dukungan penuhnya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang penting untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan kredibilitas institusi kepolisian.
Hebby menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum secara adil di tengah masyarakat. Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dinilai dapat bekerja secara objektif, netral, serta bebas dari kepentingan sektoral, sehingga fokus pada pelayanan dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
“Polri yang berada di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, independen, dan dipercaya oleh masyarakat,” ujar Hebby Nurlan Arafat.
Ia juga mengajak seluruh jajaran DPP RKB dan masyarakat luas untuk terus mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hebby menekankan bahwa kritik terhadap Polri tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perbaikan institusi.
Hebby Nurlan Arafat menegaskan komitmen DPP RKB untuk mendukung Polri yang bersih, humanis, dan berintegritas, serta tetap tegak lurus terhadap konstitusi di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia demi menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
