Samarinda – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gagak Bersatu Nusantara, Syamsuddin Salim, menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, struktur tersebut sangat penting demi mempercepat pengambilan kebijakan strategis, khususnya dalam menghadapi dinamika keamanan nasional.
Dalam keterangannya kepada awak media, Syamsuddin Salim menegaskan bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang tepat dan rasional dalam sistem pemerintahan presidensial, sekaligus sejalan dengan kepentingan efektivitas negara.
“Polri di bawah Presiden memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, tegas, dan terkoordinasi. Ini sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan muncul rantai birokrasi yang panjang dan berpotensi menghambat respon cepat negara dalam menghadapi situasi darurat, konflik sosial, maupun ancaman keamanan lainnya.
“Keamanan tidak bisa menunggu proses birokrasi yang berlapis. Negara membutuhkan sistem komando yang jelas dan langsung agar kebijakan bisa dieksekusi dengan cepat dan tepat,” tegas Syamsuddin.
Syamsuddin Salim juga menilai bahwa komando langsung Presiden justru memperkuat koordinasi lintas sektor, karena Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan kebijakan keamanan dengan kebijakan nasional lainnya.
“Dengan Presiden sebagai panglima kebijakan tertinggi, Polri dapat bergerak selaras dengan agenda nasional tanpa hambatan sektoral,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPP Gagak Bersatu Nusantara mendukung reformasi Polri yang berkelanjutan, dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, integritas, serta kesiapsiagaan aparat dalam menghadapi tantangan zaman.
“Reformasi Polri harus diarahkan untuk memperkuat institusi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Polri yang kuat dan responsif adalah kunci kehadiran negara di tengah rakyat,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Syamsuddin Salim menegaskan bahwa Polri harus tetap menjadi alat negara yang profesional dan efektif, dengan struktur yang mendukung kecepatan pengambilan kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, Polri harus tetap di bawah Presiden agar negara bisa bergerak cepat, sigap, dan terukur dalam menjaga keamanan nasional,” pungkasnya.
