Samarinda – Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Manggarai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Paulinus Dugis, SH, MH, menyatakan dukungan tegas terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. Ia juga secara jelas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian atau lembaga lain di luar Presiden.
Dalam keterangannya kepada awak media, Paulinus Dugis menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang selaras dengan sistem pemerintahan presidensial dan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.
“Secara konstitusional, Polri memang harus berada di bawah Presiden. Polri adalah alat negara, bukan alat kementerian ataupun kepentingan sektoral,” ujar Paulinus Dugis, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan independensi dan profesionalisme institusi kepolisian. Hal tersebut dinilai dapat membuka ruang intervensi kepentingan politik jangka pendek yang berbahaya bagi penegakan hukum dan keadilan.
“Jika Polri ditarik ke bawah kementerian, maka garis komando menjadi kabur dan berisiko menyeret Polri ke pusaran politik praktis. Ini harus kita tolak bersama,” tegasnya.
Paulinus Dugis menilai Polri harus tetap berdiri netral dan profesional agar mampu menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan Polri yang kuat, berintegritas, dan memiliki legitimasi yang jelas. Penempatan Polri di bawah Presiden dinilai memberikan kejelasan tanggung jawab publik serta memperkuat pengawasan demokratis.
“Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga Polri di bawah Presiden memiliki pertanggungjawaban publik yang jelas. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar reformasi Polri terus diarahkan pada peningkatan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar perubahan struktural yang justru berisiko melemahkan institusi.
Ikatan Keluarga Besar Manggarai Barat Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Paulinus Dugis, menyatakan komitmennya untuk mendukung Polri sebagai pilar utama penegakan hukum dan penjaga stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
“Polri harus tetap menjadi institusi nasional yang kuat, profesional, dan netral di bawah komando Presiden. Itulah yang terbaik bagi hukum, keamanan, dan persatuan bangsa,” pungkasnya.
