JAKARTA – Kritikus politik Faizal Assegaf menolak tegas wacana pemindahan Polri ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, manuver tersebut tidak hanya keliru secara konsep tata negara, tetapi juga berpotensi menggerus independensi kepolisian sebagai institusi penegak hukum.
Faizal menegaskan bahwa posisi Kapolri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagaimana amanat sistem yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa Polri adalah salah satu pilar keamanan nasional yang harus dijaga dari pengaruh politik praktis. Bila Polri diposisikan di bawah Kemendagri, menurutnya, maka potensi intervensi politik akan makin besar dan kepercayaan publik terhadap Polri dapat menurun drastis.
“Polri tidak boleh berada di bawah kementerian yang rawan tarik-menarik kepentingan politik. Jika itu dipaksakan, objektivitas penegakan hukum akan terancam,” ujarnya kepada media ini Jumat (21/11/2025) sore.
Faizal menilai bahwa manuver tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek ketimbang kebutuhan reformasi kepolisian secara substansial. Ia mengingatkan bahwa posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang sehat dalam struktur kekuasaan.
Menurutnya, stabilitas keamanan nasional justru berpotensi terganggu bila struktur komando Polri diubah secara serampangan. Ia menyebut bahwa setiap perubahan tata kelola kepolisian harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, bukan hanya dinamika politik sesaat yang penuh gesekan.
Dengan penolakannya tersebut, Faizal mengajak publik untuk lebih kritis terhadap wacana pemindahan Polri ke Kemendagri. Ia menegaskan bahwa upaya memperbaiki Polri tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan independensi institusi. “Reformasi boleh, tapi jangan sampai merusak fondasi utama lembaga,” tegasnya.
