Samarinda — Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Timur, H. Murjani, S.H.I., M.Si., menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan yang bertujuan menjaga stabilitas nasional serta menjamin profesionalisme institusi kepolisian.
H. Murjani menegaskan bahwa secara konstitusional Polri memang dirancang berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Posisi ini dinilai mampu menjaga independensi Polri dari kepentingan sektoral, sekaligus memastikan efektivitas koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri di bawah Presiden RI adalah amanat undang-undang. Dengan posisi tersebut, Polri dapat bekerja secara profesional, netral, dan fokus pada kepentingan bangsa dan negara,” ujar H. Murjani dalam keterangannya di Samarinda.
Ia menilai wacana yang mengarah pada penempatan Polri di bawah kementerian tertentu berpotensi memperpanjang birokrasi serta melemahkan daya respons kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang dinamis. Karena itu, struktur yang ada saat ini perlu dipertahankan dan diperkuat.
Sebagai pimpinan organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama, H. Murjani juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas Polri. Menurutnya, kehadiran Polri yang adil, santun, dan dekat dengan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik.
“Penguatan Polri tidak hanya soal struktur kelembagaan, tetapi juga pembinaan moral, integritas, dan pelayanan yang berkeadilan. Di sinilah peran penting Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tegasnya.
PW GP Ansor Kalimantan Timur, lanjut H. Murjani, siap bersinergi dengan Polri dalam menjaga persatuan, merawat kebhinekaan, serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur.
Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas, sehingga mampu menjadi institusi yang dicintai dan dipercaya masyarakat, sekaligus tetap kokoh sebagai alat negara di bawah Presiden Republik Indonesia.
