NUSANTARA – Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menunjukkan hasil nyata, dan kali ini mendapatkan lampu hijau serta pujian dari pihak legislatif.
Dalam sebuah kunjungan reses penting, Komisi XIII DPR RI menyatakan optimismenya bahwa berbagai fasilitas di IKN sudah siap untuk dioperasikan.
Bahkan, mereka secara tegas mendesak percepatan mobilisasi kementerian/lembaga untuk segera mulai berkantor di ibu kota baru ini.
Kunjungan yang dipimpin oleh anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, ini melibatkan peninjauan Barang Milik Negara (BMN) di Kawasan IKN, didampingi langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Agenda strategis ini tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, melainkan juga transformasi tata kelola aset negara yang berkelanjutan.
Progres Luar Biasa dan Siap Operasi
Franky Sibarani, yang bertindak sebagai mitra kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas kemajuan pembangunan infrastruktur di IKN.
“Tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa,” ujarnya pada Sabtu (26/7/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa berbagai fasilitas yang telah dibangun di IKN sudah memenuhi syarat untuk mulai dioperasikan.
Ini menjadi sinyal positif yang sangat dinantikan banyak pihak, mengindikasikan bahwa IKN bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah proyek dengan kesiapan operasional yang semakin dekat.
Percepatan Mobilisasi Kementerian
Melihat kesiapan yang telah dicapai, Komisi XIII DPR RI tidak tinggal diam. Franky Sibarani secara eksplisit menyampaikan dukungan dan dorongan agar Kemensetneg segera melakukan mobilisasi kementerian/lembaga.
Menurutnya, beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan. Sebagai bagian dari Komisi XIII DPR, ia memberikan dukungan penuh kepada Kemensetneg agar sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan lebih dulu.
“Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), itu bisa disisir dulu,” ungkap Franky.
Desakan ini menekankan pentingnya kick-off operasional pemerintahan di IKN agar investasi besar yang telah digelontorkan tidak sia-sia, dan proyek IKN dapat segera menunjukkan fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan yang baru.
Kunjungan ini juga menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan serta tindak lanjut rencana strategis serah terima aset negara Kemensetneg.
Otorita IKN bersama DPR RI berkomitmen menjadikan IKN sebagai model tata kelola aset publik yang transparan dan berkelanjutan.
Selain itu, IKN diharapkan mendorong transformasi kelembagaan pemerintahan menuju standar baru yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Hal ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota masa depan yang tidak hanya canggih secara infrastruktur, tetapi juga efisien dan akuntabel dalam birokrasinya.
Dengan dukungan nyata dari DPR RI dan progres pembangunan yang signifikan, harapan akan IKN yang segera berfungsi penuh semakin menguat.
Bola kini ada di tangan pemerintah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dan desakan dari parlemen demi mewujudkan cita-cita Ibu Kota Negara yang baru.
