SAMARINDA – Posisi strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan kembali menjadi sorotan publik. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Timur, Daniel Sihotang, secara tegas menyatakan dukungannya agar Korps Bhayangkara tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas hasil rapat kerja antara Kapolri, jajaran Kapolda seluruh Indonesia, dan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam forum tersebut, ditegaskan kembali bahwa posisi Polri sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara merupakan harga mati yang tidak perlu diubah.
Menurut Daniel, menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu hanya akan memperpanjang rantai birokrasi yang justru menghambat efektivitas kerja kepolisian. Ia menilai, model komando langsung dari Presiden adalah format paling ideal untuk menjaga ritme kerja Polri yang dituntut bergerak cepat.
“Kita semua memahami bahwa jalur kementerian cenderung sangat birokratis. Sementara itu, kita membutuhkan Polri yang responsif. Menempatkan Polri di bawah Presiden adalah pilihan tepat demi efisiensi kinerja institusi,” ujar Daniel dalam siaran pers yang diterima literasi.co, Kamis (29/1/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti aspek independensi. Dengan posisi saat ini, Polri dinilai memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap tarikan kepentingan politik praktis. Jika berada di bawah kementerian, kekhawatiran akan adanya intervensi politik dari pemegang jabatan menteri menjadi sangat besar.
Daniel juga memperingatkan risiko tumpang tindih kewenangan yang bisa terjadi jika terjadi perubahan struktur. Menurutnya, fungsi utama Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan terutama di wilayah dinamis seperti Kalimantan Timur memerlukan ruang gerak yang objektif.
“Posisi di bawah Presiden memberikan ruang bagi Polri untuk melakukan checks and balances terhadap stabilitas nasional secara lebih mandiri. Hal ini memastikan Polri tetap berfungsi sebagai alat negara yang mengabdi pada rakyat, bukan menjadi instrumen kekuasaan politik tertentu,” tegasnya.
Sebagai representasi organisasi kepemudaan di Bumi Etam, GAMKI Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung penguatan institusi Polri yang profesional dan mengusung semangat Presisi. Namun, dukungan tersebut juga dibarengi dengan harapan agar internal kepolisian, khususnya di lingkup Polda Kaltim, terus melakukan pembenahan diri.
Daniel menekankan pentingnya integritas bagi setiap personel di daerah agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Ia berharap Polri tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga kuat secara moral dalam menjalankan amanah publik.
“Kami berharap Polri, khususnya rekan-rekan di Polda Kalimantan Timur, terus menjaga integritas dan bekerja secara akuntabel. Fokus utama harus tetap pada profesionalisme dan keberpihakan pada kepentingan rakyat kecil,” pungkas Daniel.
