Bontang — Ketua Ikatan Warga Banyuwangi (Ikawangi) Kota Bontang, H. Sukmo Raharjo, menyatakan dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk nyata penerapan kendali sipil dalam negara demokrasi.
Menurut H. Sukmo Raharjo, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang sangat penting untuk memastikan bahwa institusi kepolisian tetap berada dalam koridor demokrasi, tunduk pada otoritas sipil, serta bekerja demi kepentingan rakyat dan negara.
“Dalam negara demokrasi, institusi keamanan harus berada di bawah kendali sipil. Polri di bawah Presiden adalah bentuk pengawasan tertinggi oleh pemimpin yang dipilih rakyat secara demokratis,” ujar H. Sukmo Raharjo di Bontang.
Ia menegaskan bahwa posisi tersebut tidak hanya menjaga profesionalisme dan independensi Polri, tetapi juga mencegah dominasi kepentingan sektoral jika kepolisian ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, jalur komando langsung kepada Presiden justru memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kerja Polri.
Lebih lanjut, H. Sukmo Raharjo menilai bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan institusi Polri harus dilakukan melalui reformasi berkelanjutan, peningkatan integritas personel, dan pelayanan publik yang humanis, bukan dengan mengubah posisi kelembagaan yang telah diatur konstitusi.
“Yang kita butuhkan adalah Polri yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat. Itu hanya bisa terwujud jika Polri bekerja di bawah sistem demokrasi yang sehat dengan kendali sipil yang kuat,” tegasnya.
Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, H. Sukmo Raharjo menegaskan bahwa Ikawangi Kota Bontang siap bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat persatuan sosial, serta menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat yang majemuk.
Ia berharap Polri terus menjaga netralitas, menjunjung supremasi hukum, serta mengedepankan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
