Bontang – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bontang, Indra Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah naungan dan komando langsung Presiden Republik Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media, Indra Wijaya menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden RI merupakan langkah konstitusional yang tepat serta sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
“Polri adalah alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya Polri berada di bawah Presiden sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat,” ujar Indra Wijaya, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, komando langsung Presiden memberikan kejelasan garis tanggung jawab serta memperkuat netralitas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya di tengah dinamika sosial dan politik.
Indra Wijaya juga menilai bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian atau lembaga tertentu berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan sektoral yang dapat mengganggu independensi institusi kepolisian.
“Polri harus berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Dengan berada di bawah Presiden, Polri akan tetap menjadi institusi nasional yang profesional dan tidak terjebak kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Sebagai representasi pemuda, Indra Wijaya menekankan bahwa generasi muda membutuhkan situasi keamanan yang stabil agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah dan nasional.
“Pemuda membutuhkan rasa aman untuk berkarya dan berinovasi. Polri yang kuat dan profesional di bawah Presiden adalah salah satu pilar utama terciptanya stabilitas tersebut,” jelasnya.
KNPI Kota Bontang, lanjut Indra Wijaya, berkomitmen mendukung reformasi Polri yang berkelanjutan dengan menekankan peningkatan profesionalisme, integritas, transparansi, serta pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendukung Polri yang modern, berintegritas, dan dipercaya masyarakat, serta tetap tegak lurus pada konstitusi di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.
