Bontang — Sekretaris Paguyuban Pagar Sukma Kota Bontang, Maryono, S.IP., M.A.P, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi tersebut merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan yang menjamin efektivitas serta independensi institusi kepolisian.
Maryono menegaskan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan kuat bagi Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan publik.
“Polri yang berada di bawah Presiden memiliki jalur komando yang jelas dan efektif. Hal ini sangat penting agar institusi kepolisian mampu bergerak cepat dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan,” ujar Maryono.
Ia menilai, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memperpanjang birokrasi, yang dapat berdampak pada menurunnya kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Lebih lanjut, Maryono menyampaikan bahwa Paguyuban Pagar Sukma Kota Bontang mendukung penguatan reformasi di tubuh Polri, khususnya dalam aspek profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, reformasi internal merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap Polri terus berbenah dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Dukungan terhadap posisi Polri di bawah Presiden juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang adil,” tegasnya.
Maryono juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung kinerja Polri dengan menjaga kondusivitas lingkungan serta membangun sinergi yang positif antara masyarakat dan aparat kepolisian.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri di bawah Presiden RI merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta supremasi hukum demi kepentingan bangsa dan negara.
