JAKARTA – Isu Serakah-nomics belakangan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Istilah ini merujuk pada strategi pelaku besar yang menguasai rantai pasok pangan secara rakus, menyingkirkan penggilingan kecil, dan menekan harga di tingkat petani. Salah satu tokoh yang berdiri paling depan melawan praktik tersebut adalah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tak akan membiarkan oligarki pangan terus memainkan harga dan merusak struktur pasar nasional. Ia memastikan seluruh kebijakan diarahkan untuk melindungi petani, memperkuat keadilan pasar, dan memutus praktik rente yang selama ini dinilai merugikan rakyat kecil.
Dalam paparannya, Amran menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak mungkin terwujud tanpa keberanian melawan para pemain besar yang sudah mengakar.
“Untuk swasembada, kita harus siap ditekan, diuji, dan berani melawan mafia pangan. Saya sekuat tenaga menjaga stabilitas harga, tapi Alhamdulillah, hasilnya nyata,” kata Amran.
Ia menyebut karakter kepemimpinan di sektor pertanian harus tegas dan tahan tekanan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan besar. Pemerintah, kata dia, sudah memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga cadangan pangan sekaligus stabilisator harga di lapangan.
Amran mengungkap bahwa praktik Serakah-nomics bukan fenomena baru. Para pelaku besar kerap membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar bukan untuk menolong petani, melainkan untuk menghabiskan pasokan agar penggilingan kecil kehabisan bahan baku.
“Ini sudah lama tumbuh di Indonesia. Tetapi mungkin baru saatnya hari ini kita membongkar dan berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menemukan praktik manipulasi kualitas beras premium yang beredar di pasaran. Dalam salah satu temuan, persentase patahan menir bahkan mencapai 59 persen angka yang empat kali lebih tinggi dari standar premium maksimal 14 persen.
“Pecahannya 59 persen. Artinya menir, makanan ayam, tapi dikemas sebagai premium,” tegasnya.
Amran menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk paling terang dari Serakah-nomics: meraup laba sebesar-besarnya sambil merugikan petani dan mengecoh konsumen.
Lebih jauh ia menegaskan, negara harus hadir untuk mengakhiri dominasi pelaku besar yang selama ini menguasai harga dan pasokan.
“Negara hari ini perlu berpihak kepada yang selama ini dirugikan. Sistemnya harus dibenahi menyeluruh agar petani, penggilingan kecil, dan konsumen tidak lagi dikorbankan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian Pertanian membuka kanal komunikasi langsung melalui WhatsApp bernama “Lapor Pak Amran” di nomor 082311109390. Kanal ini dipegang langsung oleh Amran bersama tim pengawasan Kementan untuk mempercepat respons pengaduan di lapangan.
“Silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat menyertakan informasi lengkap seperti alamat kios, jenis pupuk yang dijual, serta bentuk pelanggaran. Pemerintah, kata dia, sudah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebesar 20 persen, sehingga pelanggaran harus segera dilaporkan.
“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia,” tegas Amran.
