Naik Helikopter, Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya sebagai Presiden
Ibu Kota Nusantara (IKN) – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). Kepala Negara bertolak menuju kawasan ibu kota baru menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) berwarna putih dari Balikpapan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Prabowo lepas landas dari salah satu lapangan di Balikpapan sekitar pukul 18.30 WITA. Setelah menempuh perjalanan udara sekitar 15 menit, Presiden tiba di kawasan IKN pada pukul 18.45 WITA.
Kunjungan ini tercatat sebagai agenda perdana Prabowo ke IKN sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Kehadiran Presiden di Nusantara sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintahannya terhadap keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.
Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas nasional hingga 2029. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029, dengan target Nusantara mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan fisik kawasan inti pemerintahan terus dikebut. Sejak Desember 2025, pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran pemerintahan telah berjalan secara serentak melalui skema kontrak tahun jamak dengan nilai mencapai Rp 20 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa seluruh proses pelelangan untuk proyek strategis tersebut telah rampung sejak pertengahan tahun lalu. Kontrak multi-tahun pun telah diteken untuk periode 2025 hingga 2027.
“Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Basuki dikutip dari Antara, Kamis (1/1/2026).
Basuki menambahkan, progres pembangunan konektivitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menunjukkan hasil signifikan. Jalan penghubung KIPP Segmen 1A, 1B, dan 1C, termasuk akses utama jalan tol, ditargetkan hampir sepenuhnya rampung pada akhir tahun ini. Infrastruktur dasar tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat pembangunan fisik di kawasan inti Nusantara.
Dari sisi pembiayaan, OIKN menegaskan pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan proyek dilakukan melalui kombinasi APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Pemerintah juga terus memperkuat dukungan infrastruktur dasar, salah satunya dengan penandatanganan kontrak pembangunan 24 embung tambahan. Fasilitas ini berfungsi sebagai penyedia air baku sekaligus pengendali banjir di kawasan ibu kota baru.
“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026,” ujar Basuki.
Ia menegaskan percepatan pembangunan tersebut menjadi kunci untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” tutup Basuki.
Pengamat tata kota dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Nirwono Joga, menilai kunjungan langsung Presiden Prabowo ke IKN memiliki makna simbolik dan strategis. Menurutnya, kehadiran Presiden memberikan sinyal kepastian politik kepada investor dan pemangku kepentingan bahwa proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana.
“Kunjungan Presiden menunjukkan kesinambungan kebijakan dan memberikan kepastian bahwa IKN bukan sekadar proyek pemerintahan sebelumnya, tetapi agenda jangka panjang negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsistensi pembangunan dan kejelasan fungsi IKN sebagai ibu kota politik akan menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap proyek strategis nasional tersebut.
