NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan utama, terutama terkait ketersediaan hunian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), secara tegas mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membuka blokir anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,8 triliun.
Desakan ini disampaikan Ara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2025.
“Kami juga mengusulkan buka blokir anggaran DIPA TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp1,8 triliun,” ujar Ara.
Ara menjelaskan secara rinci prioritas pemanfaatan dana blokir sebesar Rp1,8 triliun tersebut.
Untuk melanjutkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) IKN, dialokasikan sebesar Rp 910,3 miliar yang akan digunakan untuk melanjutkan kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC). Selain itu, juga untuk merevitalisasi Wisma Atlet Kemayoran senilai Rp 86,83 miliar agar kembali layak fungsi dan siap huni, menyerupai Wisma Atlet Pademangan yang telah direvitalisasi.
Berikutnya melanjutkan pembangunan Rusun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dengan kebutuhan Rp136,92 miliar. Proyek ini juga akan diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan rusun di daerah otonomi baru Papua, mendukung pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Realokasi Anggaran Program Strategis
Selain desakan pembukaan blokir, Ara juga menyampaikan usulan realokasi anggaran TA 2025 Kementerian PKP.
Realokasi ini dilatarbelakangi oleh beberapa kebutuhan mendesak, antara lain peningkatan penambahan jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peningkatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), peningkatan komunikasi publik, dan pelatihan dasar CPNS.
Dana untuk realokasi anggaran ini bersumber dari efisiensi rusun reguler sebesar Rp 174,61 miliar dan revitalisasi rusun sebesar Rp 18,15 miliar. Dengan realokasi ini, PKP mampu meningkatkan jumlah unit rumah BSPS sebanyak 6.569 unit, dari target semula 38.504 unit menjadi 45.073 unit.
Sinyal Positif dari Kementerian Keuangan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengisyaratkan adanya fleksibilitas anggaran. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp 134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.
Pembukaan blokir ini dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD).
