Bontang — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jubah Hitam Gerakan Pemuda Anti Kejahatan (GEPAK) Kota Bontang, Muhammad Yusuf, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang konstitusional.
Muhammad Yusuf menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan independensi dan profesionalisme institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Menempatkan Polri di bawah kendali Presiden adalah keputusan yang tepat dan sesuai konstitusi. Polri membutuhkan komando yang jelas dan efektif agar dapat bekerja cepat, profesional, dan tidak terjebak kepentingan sektoral,” ujar Muhammad Yusuf.
Ia menilai, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi serta melemahkan respons institusi kepolisian dalam menghadapi dinamika keamanan di lapangan.
Lebih lanjut, Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa Jubah Hitam GEPAK Kota Bontang mendukung penuh reformasi berkelanjutan di tubuh Polri, khususnya dalam penguatan integritas, transparansi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami ingin Polri semakin profesional, humanis, dan benar-benar menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Reformasi internal harus terus dilakukan tanpa mengubah posisi strategis Polri yang sudah tepat di bawah Presiden,” tegasnya.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama Polri dalam menjalankan tugas negara. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian harus terus diperkuat demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, khususnya di Kota Bontang.
Menutup pernyataannya, Muhammad Yusuf mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara.
