KUTAI KARTANEGARA – Dekan Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H., menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara konstitusional berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jamaluddin menyampaikan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, tidak perlu ada multitafsir yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Secara yuridis, kedudukan Polri berada langsung di bawah Presiden. Hal ini sudah jelas dan tegas dalam undang-undang. Penegasan ini penting agar Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat secara profesional dan akuntabel,” ujar Jamaluddin.
Sebagai akademisi hukum, ia menilai bahwa kejelasan struktur komando Polri sangat diperlukan untuk menjaga prinsip supremasi hukum serta memastikan independensi Polri dari kepentingan di luar konstitusi.
Jamaluddin juga menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan, termasuk di daerah-daerah yang memiliki posisi strategis seperti Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdekatan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Keamanan dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama pembangunan. Polri harus tetap didukung agar mampu bekerja secara presisi, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keadilan,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan praktisi hukum, untuk bersama-sama memberikan pemahaman yang benar kepada publik agar tidak terpengaruh oleh narasi yang keliru terkait posisi dan kewenangan Polri.
Pernyataan tersebut, lanjut Jamaluddin, merupakan bentuk tanggung jawab moral dan akademik Fakultas Hukum Unikarta dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan institusi negara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
