SAMARINDA – Kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disuarakan oleh Baladika Kalimantan Timur. Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menilai implementasi program di sejumlah wilayah Kalimantan Timur menyimpang dari tujuan awalnya sebagai upaya peningkatan kualitas gizi anak sekolah.
Ketua Umum Baladika Kaltim secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di lapangan. Ia bahkan melontarkan kritik tajam dengan menyebut MBG sebagai “Maling Berkedok Gizi”, menggambarkan dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan program.
Kualitas Menu Jadi Sorotan
Baladika Kaltim mengungkapkan bahwa sejumlah laporan masyarakat menunjukkan kualitas menu yang dibagikan dinilai tidak sesuai standar gizi seimbang. Mereka juga menyoroti aspek higienitas dalam proses pengolahan makanan yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus.
Menurut mereka, laporan gangguan kesehatan di beberapa daerah harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan profesional oleh instansi terkait untuk memastikan penyebabnya secara objektif.
Dugaan Penyimpangan dan Lemahnya Pengawasan
Selain kualitas makanan, Baladika Kaltim mempertanyakan transparansi anggaran serta mekanisme pengadaan bahan makanan. Mereka menilai perlu adanya audit terbuka guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Baladika juga menyoroti pengawasan terhadap vendor penyedia makanan yang dinilai masih lemah. Mereka mendorong pemerintah memperkuat sistem kontrol agar standar mutu dan keamanan pangan benar-benar terjaga.
Koperasi Merah Putih Ikut Disorot
Tidak hanya program MBG, Baladika Kaltim turut menyinggung keberadaan Koperasi Merah Putih yang disebut berperan dalam pengelolaan dana desa di beberapa wilayah. Mereka meminta agar seluruh aktivitas koperasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Baladika menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Audit independen dan pengawasan lintas instansi dinilai perlu untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai aturan.
Desak Evaluasi dan Klarifikasi Resmi
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Baladika Kaltim mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG serta mekanisme penyaluran dana yang melibatkan koperasi. Mereka berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi resmi untuk meredam polemik sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara program maupun pihak koperasi terkait. Masyarakat pun menanti langkah konkret pemerintah dalam memastikan seluruh program berjalan transparan, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.
